SAMBIROTO-NGAWI.DESA.ID - Pemerintah Desa Sambiroto bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus (Musrenbangdesus), Kamis (09/02/23).

Bertempat di Balai Desa Sambiroto, kegiatan ini dihadiri oleh Camat Padas, BPD, Kepala Desa beserta jajarannya, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan unsur RT/RW beserta tokoh masyarakat. Turut hadir juga unsur-unsur lainya seperti TP PKK, bidan desa (unsur kesehatan), pendidik (Guru TK/PAUD) dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan kepemudaan.

Musdes dilaksanakan guna menyepakati prioritas penggunaan dana desa (DD), termasuk di dalamnya menyangkut isu-isu strategis arah kebijakan pembangunan nasional seperti penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Sedangkan Musrenbangdesus bertujuan untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2023 sekaligus menyusunnya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023. Beberapa rencana kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2023 awal yang disusun bulan September 2022 mengalami perubahan baik pagu anggaran maupun regulasi yang mengaturnya. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyelarasan melalui Musrenbangdesus.

Berita terkait:  Sosialisasi Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Padas

Sambutan Kepala Desa Sambiroto Sri Mulyono saat membuka Musdes di Balai Desa Sambiroto, Kamis (09/02/23)

Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Sambiroto, Sri Mulyono saat membuka Musdes. "Selain infrastruktur, untuk prioritas penggunaan DD 2023 tentu beberapa diantaranya mandatori dari pemerintah pusat seperti penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrim. BLT DD masih kita anggarkan meskipun prosentasenya menurun jika dibanding tahun lalu," ungkap Sri Mulyono.

Pada kesempatan berikutnya, Camat Padas Dodi Aprilasetia menuturkan bahwa penyusunan RKP-Desa maupun APB Desa menjadi bagian penting pada dinamika pembanguan. Karena itu perlu dilakukan perencanaan yang baik. dan harus sesuai dengan visi misi pemerintah desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia mengingatkan pembangunan di desa harus memenuhi prinsip-prinsip yang disebutnya dengan istilah “POAC” (planning, organizing, actuating, controlling).

Planning atau perencanaan salah satunya diwujudkan dengan penyusunan rencana kerja dalam hal ini RKP Desa. Organizing atau pengorganisasian dengan melibatkan stakeholder/pemangku kepentingan (pemdes, tim penyusun RKP Desa, pendamping desa, BPD dan masyarakat). Actuating atau aktualisasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang matang. Controlling merupakan fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga BPD agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dan tidak keluar dari perencanaan.

Terkait penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Camat Padas mengingatkan agar jangan sampai terjadi polemik yang berkepanjangan. Ia mengungkapkan kemungkinan itu bisa saja terjadi sebab pada tahun ini rehabilitasi RTLH untuk masyarakat berkemiskinan ekstrim tidak hanya bersumber dari DD saja, melainkan juga dari Bantuan Keuangan (BK) melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Keduanya memiliki besaran yang berbeda, pagu RTLH dari Perkim sebesar 17,5 juta rupiah/RTLH sedangkan dari sumber DD sebesar 10 juta rupiah/RTLH.

"Beda sumber anggaran maka beda arah kebijakan. Jadi jangan sampai hal ini menjadi polemik. Kita harapkan masyarakat menyadari hal ini," jelas Dodi Aprilasetia.

Pada materi inti pemaparan matrik dan prioritas penggunaan DD serta penyusunan APBDes 2023, Sekretaris Desa Sambiroto Marsono menyampaikan bahwa pada tahun ini Desa Sambiroto mendapatkan pagu rehabilitasi satu RTLH dari Bantuan Keuangan dan dua lainnya akan dianggarkan dari Dana Desa (DD).

Penandatanganan Berita Acara Musdes dan Musrenbagdesus

Pada saat yang bersamaan, seluruh peserta musyawarah mengamati salinan dalam bentuk hardcopy seluruh rincian penggunaan mata anggaran dari berbagai sumber, baik DD, ADD, BK, SILPA maupun pembiayaan lainnya. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan Musdes dan Musrenbangdesus.